Bulan: Agustus 2024

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi diwakili Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd. melantik dan mengukuhkan Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah (LP3KD) Batam Masa Bakti 2024-2029 di Aula Lantai IV Kantor Wali Kota, Kamis (22/08/2024). Acara pelantikan ini juga dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Zulkarnain Umar.

Berdasarkan SK Nomor 305 Tahun 2024 menetapkan Fransiskus sebagai ketua umum LP3KD Batam masa bakti 2024-2029. Sebagai tanda dikukuhkan anggota LP3KD, Jefridin menyerahkan Surat Keputusan dan bendera pataka kepada ketua umum LP3KD terpilih.

“Atas nama Wali Kota Batam, Haji Muhammad Rudi menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus LP3KD yang baru dilantik. Semoga sukses dan amanah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberikan,” ucapnya.

Dikesempatan itu Jefridin mengajak agar masyarakat Kota Batam dan organisasi yang baru ia lantik dapat bahu membahu membangun Batam. Katanya dalam waktu dekat tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 akan dimulai. Ia mengajak agar masyarakat Batam turut menyukseskan Pilkada di Kota Batam.

“Masyrakat Batam harus kompak dan tidak terpancing dengan isu-isu negatif. Mari Kita jaga Batam aman, nyaman dan kondusif. Sehingga tahapan Pilkada di Kota Batam pada November mendatang dapat berlangsung sukses,” pesannya.(*)

Anggota Fraksi DPRD Kota Batam menyetujui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kota Batam Tahun 2025 dilanjutkan ke tingkat selanjutnya. Pernyataan itu disampaikan oleh masing-masing perwakilan Fraksi melalui Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Batam, Kamis (22/08/2024). Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto.

Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd. yang hadir mendampingi Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada seluruh Fraksi DPRD Kota Batam yang menyetujui pembahasan Ranpeda Kota Batam ke tingkat selanjutnya.

“Alhamdulillah tadi seluruh anggota Fraksi telah memberikan pendapatnya dan menyetujui pembahasan Ranperda APBD Kota Batam Tahun 2025 untuk dilanjutkan. Atas nama Wali Kota Batam, Haji Muhammad Rudi, mengucapkan terimakasih kepada seluruh Fraksi DPRD Kota Batam,” ujarnya usai paripurna.

Diagenda sebelumnya, Pemerintah Kota Batam telah menyampaikan penjelasan Ranperda APBD Kota Batam Tahun 2025. Adapun belanja daerah pada Ranperda APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4,136 triliun.

“Seperti yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Batam, selaku pimpinan rapat paripurna siang ini bahwa pada agenda berikutnya adalah jawaban Wali Kota atas pandangan umum Fraksi yang dijadwalkan pada Rabu mendatang,” pungkasnya.(*)

Sejak tanggal 20 Agustus 2024, Pemerintah Kota (Pemko) Batam sudah mulai menerima pendaftaran seleksi Calon Aparatur Sipil (CASN). Untuk tahun 2024, Pemko Batam mendapat sebanyak 86 formasi. Melalui rapat koordinasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd. disampaikan sebanyak 86 formasi terdiri dari 80 formasi teknis, 4 formasi khusus untuk lulusan terbaik dan 2 formasi untuk disabilitas.

Untuk 2 formasi bagi disabilitas akan ditempatkan di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pengumuman seleksi CASN sudah dimulai sejak tanggal 19 sampai 2 September nanti. Sementara untuk pendaftaran seleksi dibuka dari tanggal 20 Agustus sampai 6 September 2024.

“Melalui BKPSDM sudah diumumkan pembukaan pendaftaran melalui media dan SK panitia pun sudah ditandatangani Bapak Wali Kota Batam,” ujarnya di ruang rapat Sekda lantai 2 Kantor Walikota Kamis (22/08/2024).

Ia berpesan kepada seluruh panitia dan penyelenggara seleksi CASN, Badan Kepegawaian Dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam agar menyelenggarakan seleksi penerimaan CASN dengan sebaik-baiknya.

“Pelaksanaan CASN tahun sebelumnya tolong jadikan sebagai bahan evaluasi. Apa-apa saja yang menjadi catatan pada penyelenggaraan tahun sebelumnya, jangan terulang lagi. Tolong ini menjadi perhatian,” katanya secara tegas.

Seleksi CASN ini menurutnya untuk mencari pegawai yang memiliki kemampuan luar biasa untuk melayani masyarakat di masing-masing Perangkat Daerah. Untuk itu penerimaan seleksi CASN di lingkungan Pemko Batam harus dilaksanakan sesuai dengan syarat teknis yang telah ditentukan.

“Ingat, jangan ada yang bermain-main dalam penyelenggaraan CASN ini. Ikuti ketentuan yang berlaku, jika ada yang bertanya jawab dengan jelas sesuai ketentuan,” pesannya.

Kepala BKPSDM Kota Batam menyampaikan bahwa pelaksanaan pendaftaran dilakukan secara online melalui portal SSCASN https://sscasn.bkn.go.id. Dijelaskannya bahwa pelamar hanya dapat mendaftar pada satu instansi pemerintah dan satu formasi jabatan.

“Untuk saat ini Pemko Batam baru membuka seleksi pendaftaran untuk CASN. Untuk PPPK, masih menunggu intruksi dari pusat,” jelasnya.

Katanya, bagi PPPK yang melamar pada pengadaan ASN atau pengadaan PPPK, yang bersangkutan wajib memenuhi masa perjanjian kerja minimal satu tahun. Disamping itu juga harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang selambatnya 2 September 2024.(*)

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi diwakili Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd. menghadiri paripurna dengan agenda Penyampaian dan Penjelasan Wali Kota Batam atas Ranperda APBD beserta Nota Keuangan Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Kota Batam, Rabu (21/08/2024).

Penyusunan Ranperda APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapan Belanja Daerah pada Ranperda APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp.4.136.015.547.959,.

Selain itu penyusunan Ranperda APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada RKPD, KUA/PPAS Kota Batam Tahun Anggaran 2025 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Ini diituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk mendukung prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam.

“Dengan tujuan agar visi Kota Batam “Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera” dan arah kebijakan Pembangunan Kota Batam Tahun 2025 “Pemantapan Infrastruktur dan Tata Kelola Pemerintahan dalam Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan” dapat tercapai,” ungkapnya.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kota Batam dengan mengambil kebijakan belanja daerah bidang Pendidikan dengan alokasi sebesar 20 persen. Dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Diantaranya dengan melakukan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pendidikan seperti pembangunan unit sekolah baru, ruang kelas baru dan pelatihan bagi tenaga pendidik.

“Pemerintah Kota Batam juga mengalokasikan anggaran untuk penyediaan pakaian seragam anak sekolah negeri dan transportasi anak sekolah hinterland. Serta mengalokasikan anggaran untuk insentif guru sekolah swasta,” jelasnya.

Selanjutnya alokasi anggaran di Bidang Kesehatan disamping penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, Pemerintah Kota Batam juga fokus menangani stunting, Jamkesda dan Universal Health Coverage (UHC).

“Dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Pemerintah Kota Batam masih mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur jalan seperti pembangunan, pelebaran, rekontruksi, pemeliharaan berkala dan rutin. Termasuk penanganan banjir dan Pembangunan drainase,” jelasnya.(*)

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi diwakili Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd. membuka secara resmi Sosialisasi Dana Bergulir Pemerintah Kota Batam melalui UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Sosialisasi ini digelar di Aula Hang Nadim Lantai IV Kantor Walikota Batam, Rabu (21/08/2024).

“Terimakasih kepada Bagian Perekonomian Setidaknya Batam yang sudah menyelenggarakan sosialisasi ini. Sosialisasi ini sangat penting dalam kelancaran proses peminjaman dana bergulir ini,” ujarnya.

Diantaranya yang perlu menjadi perhatian dalam peminjaman dana bergulir ini menurutnya adalah syarat yang ditentukan. Dalam persyaratan peminjaman dana bergulir diantaranya yang dapat menjadi agunan adalah sertifikat Kampung Tua dan sertifikat tanah elektronik.

“Jika diperbankan, sertifikat Kampung Tua ini tidak bisa diperjual belikan. Jika memang tidak bisa, maka jangan dijadikan sebagai agunan. Jangan sampai menimbulkan masalah dikemudian hari. Ini harus dipertegas, sehingga penyaluran dana bergulir lancar,” katanya.

Begitu juga dengan sertifikat elektronik, harus dijelaskan sertifikat elektronik yang mana dapat dijadikan sebagai agunan. Untuk itu kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku narasumber dapat memberikan penjelasan.

“Ikuti kegiatan ini dengan sebaiknya. Tanyakan jika tidak paham, sehingga saat mengajukan peminjaman dana bergulir tidak ada persoalan. Dengan begitu UKM Kita semakin maju dan dapat naik kelas,” harapnya.(*)