Kategori: Artikel

Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Batam, Jefridin, M.Pd. secara resmi membuka acara Menelusuri Halang Rintang (MHR) Kwartir Ranting (Kwarran) Batu Ampar di Kantor Camat Batu Ampar, Rabu (7/08/2024). Kegiatan MHR ini diikuti Tingkat Penggalang dan Penegak se Kwarran Batu Ampar. Jefridin melepas peserta Menelusuri Halang Rintang yang akan melakukan penelusuran sepanjang 8 Km.

“Mudah-mudahan kegiatan Kita pagi ini dapat menambah semangat dan menjadi motivasi untuk adik-adik semua,” katanya menyemangati.

Dikesempatan itu ia mengapresiasi dan berterimakasih kepada Kwarran Batu Ampar dan pembina yang sudah menyelengarakan kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan hal positif dalam mendidik pandu-pandu di Kota Batam umumnya dan Batu Ampar khususnya.

“Tahun ini pada tanggal 14 Agustus akan diperingati Hari Pramuka yang ke-63 tahun. Pramuka lahir dari kumpulan pandu-pandu yang tujuannya mendidik anak bangsa yang berkarakter,” jelasnya.

Kepada peserta Jefridin mengucapkan selamat mengikuti kegiatan Menelusuri Halang Rintang. Ia berpesan agar peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik dari awal hinggal selesai.

“Kegiatan ini merupakan tempat untuk menempa diri menjadi pribadi yang mandiri dan kuat. Pelajari tanda jejak dengan baik dan hati-hati selama mengikuti kegiatan,” ucapnya.(*)

Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M. Pd. memimpin jalannya Rapat Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan APBD Tahun Anggaran 2025, di Kantor Walikota Batam, (6/8/2024). Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memfinalisasi anggaran pada tahun yang akan datang.

“Kemarin, Peraturan Daerah (Perda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 telah disahkan dan saat ini sedang dalam evaluasi oleh Gubernur Provinsi Kepri. Rapat hari ini membahas penyusunan APBD 2025,” jelas Jefridin.

Dalam kesempatan tersebut, Jefridin mengingatkan agar setiap SKPD memastikan anggaran yang telah dibelanjakan tidak dirasionalisasikan lagi. SKPD juga diminta untuk menandatangani surat pernyataan yang menyatakan tanggung jawab atas adanya kemungkinan kekurangan anggaran atau perbedaan antara anggaran dan realisasi.

Selain itu, SKPD diminta untuk segera memproses pengadaan barang dan jasa yang telah disepakati dalam KUA P-APBD 2024 serta memastikan realisasi pendapatan dan dukungan OPD tidak melebihi anggaran hingga batas waktu 21 Agustus 2024.

Untuk APBD Tahun Anggaran 2025, jadwal finalisasi Rancangan KUA antara Banggar dan TAPD direncanakan pada 13 Agustus 2024, dengan kesepakatan KUA pada 14 Agustus 2024. Penyampaian Ranperda APBD 2025 dijadwalkan pada 21 Agustus 2024, diikuti oleh Pandangan Umum Fraksi DPRD, dan Jawaban Wali Kota terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD pada 28 Agustus 2024.

“SKPD diharapkan menyiapkan RKA sesuai dengan hasil pembahasan dan segera menyampaikannya ke TAPD,” tegasnya.

Pembahasan verifikasi RKA oleh TAPD dan reviu oleh Inspektorat Daerah akan dilakukan mulai 6 Agustus 2024 hingga 19 Agustus 2024.

Di akhir rapat, Jefridin menyampaikan pesan dari Wali Kota Batam, Muhammad Rudi. Wali Kota menghimbau kepada seluruh ASN untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan dan berharap partisipasi masyarakat Batam dapat melebihi 76 persen yang tercatat pada pemilihan lima tahun lalu.

“Jangan sampai golput, dan kita harapkan partisipasi masyarakat Batam lebih tinggi dari sebelumnya. Mari kita berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi dan mendukung proses demokrasi dengan bijak,” tutup Jefridin.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin, M. Pd. menerima audiensi dan silaturahmi dari Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau, Sinar Dananjaya, di Ruang Kerja Sekda, Kantor Walikota Batam, Selasa (6/8/2024). Pertemuan ini salah satunya membahas upaya pencegahan dampak negatif dari judi online dan pinjaman online di kalangan pegawai Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

Dalam pertemuan tersebut, Jefridin mengungkapkan kekhawatiran karena angka perceraian yang disebabkan oleh judi online dan pinjaman online.

Sebagai respons terhadap isu ini, OJK berencana mengadakan sosialisasi tentang bahaya judi online yang akan melibatkan pegawai di lingkungan Pemko Batam. Selain itu Jefridin menjelaskan bahwa Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, telah menerapkan kebijakan proteksi dengan membatasi pinjaman online agar tidak melebihi 40 persen dari gaji pegawai.

“Namun, kebijakan ini masih belum sepenuhnya efektif. Dimana pinjaman online ini dapat berdampak pada kinerja serta kehidupan keluarga pegawai,” katanya.

OJK juga menekankan pentingnya edukasi mengenai pinjaman online dan investasi sebagai alternatif. Untuk itu, akan diadakan sosialisasi pasar modal yang mengajarkan tentang reksadana dan investasi pada tanggal 22 Agustus 2024 di Hotel Radisson.

Acara ini akan berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan di Batam yang terlibat dalam bursa efek, dengan harapan dapat memberikan pemahaman lebih baik tentang investasi yang legal dan menghindari pinjaman online. Saat ini, Batam memiliki lima perusahaan bursa efek yang berfungsi untuk menawarkan alternatif investasi yang aman.

“Semoga sosialisasi ini dapat meningkatkan kesadaran akan manfaat investasi dibandingkan dengan risiko pinjaman online,” katanya.

Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd. memimpin Rapat Koordinasi Dukungan dalam Pelaksanaan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2024 (PK-24), di Kantor Walikota Batam, Selasa (6/8/2024).

Rapat ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam memahami pemutakhiran pendataan guna memastikan data yang dihasilkan akurat dan menggambarkan kondisi nyata di lapangan.

Pendataan Keluarga (PK) merupakan kegiatan pengumpulan data terkait pembangunan keluarga, kependudukan, keluarga berencana, dan anggota keluarga yang dilaksanakan secara rutin oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah untuk percepatan penurunan stunting, implementasi Kampung Keluarga Berkualitas, dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Pemutakhiran PK-24 akan dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus hingga 31 Agustus 2024.

Pelaksanaan pemutakhiran dilakukan melalui kunjungan rumah ke rumah untuk wawancara dan observasi oleh kader pendata setempat yang berada di bawah pembinaan Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB) dan dikoordinasikan dengan manajer di tingkat kecamatan.

Sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri nomor 400.9.6/5500/Bangda, Pemerintah Daerah diminta untuk memberikan dukungan penuh agar pelaksanaan Pemutakhiran PK-24 berjalan sukses di masing-masing daerah.

Jefridin menekankan pentingnya dukungan dari seluruh camat dan lurah untuk mengawal proses pendataan ini agar tidak terjadi kesalahan sasaran.

“Pemutakhiran PK-24 sangat penting sebagai dasar data untuk kebijakan dan program percepatan penurunan stunting, pembangunan keluarga, kependudukan, dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Kami berterima kasih kepada BKKBN dan meminta semua pihak terlibat untuk memberikan dukungan maksimal,” ujarnya.

Rapat koordinasi ini juga membahas tantangan terkait akses ke masyarakat dan perlunya dukungan dalam mengatasi masalah tersebut. Selain itu, pelaksanaan pendataan melibatkan berbagai kader dari beberapa kecamatan, yakni Kecamatan Belakang Padang (20 kader), Kecamatan Sekupang (160 kader), Kecamatan Nongsa (146 kader), Kecamatan Sungai Beduk (180 kader), Kecamatan Bengkong (110 kader), Kecamatan Batamkota (290 kader), dan Kecamatan Sagulung (157 kader).

“Semoga pelaksanaan PK-24 ini dapat berjalan dengan baik untuk menghasilkan data yang akurat sebagai dasar dalam menentukan kebijakan di masa depan,” tutup Jefridin

Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd. mewakili Wali Kota Batam, Muhammad Rudi membuka Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas dengan tema “Langkah Nyata Menuju Pemerintahan yang Bebas dari Korupsi”, di Kantor Walikota Batam, Selasa (6/8/2024). Acara ini diikuti oleh 177 peserta, termasuk 43 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Wahyu Kusumaningtyas dan Rheza Yustian. Pembangunan Zona Integritas ini merupakan bagian dari grand desain reformasi birokrasi yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Pembangunan Zona Integritas adalah langkah penting untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kami berkomitmen untuk melakukan perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan memastikan bahwa birokrasi kita bebas dari korupsi,” katanya.

Program ini juga sejalan dengan pencanangan program OLGOZI (One Local Zona Government, One Integrity) oleh Pemerintah Pusat yang telah dilaksanakan secara serentak di tiga provinsi yaitu Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Selatan pada Oktober 2023 lalu.

Program OLGOZI bertujuan untuk mempercepat pembangunan Zona Integritas di pemerintahan daerah. Pada tanggal 14 Desember 2023, Pemerintah Kota Batam melakukan penandatanganan Pakta Pencanangan Integritas dan serentak membangun Zona Integritas oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dari pernyataan komitmen Wali Kota Batam dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam program OLGOZI.

Pencanangan Zona Integritas diharapkan tidak hanya menjadi slogan semata, tetapi diikuti dengan upaya nyata dari seluruh pihak yang berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang cepat serta transparan. Peran Tim Penilai Internal (TPI) dalam pembangunan Zona Integritas juga perlu dioptimalkan sebagai tempat konsultasi dan fasilitator.

“Pemerintah Kota Batam juga telah menetapkan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,” jelas Jefridin.