Kategori: Artikel

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin, M.Pd. menerima kunjungan silaturahmi dari Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batam, Antonius Itoloha Gaho, di Kantor Walikota Batam, Rabu (11/9/2024).

Pertemuan ini membahas salah satu isu penting jelang Pilkada tahun 2024, yaitu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Dalam kesempatan tersebut, Jefridin menegaskan komitmen Pemerintah Kota Batam untuk menjaga profesionalitas ASN dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Menurutnya, netralitas ASN adalah prinsip dasar yang harus dijaga untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada berlangsung adil dan bebas dari intervensi pihak-pihak tertentu.

“Kami memastikan bahwa seluruh ASN di Batam tetap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Ini adalah komitmen kami untuk mendukung suksesnya Pilkada yang demokratis dan berintegritas,” ujar Jefridin.

Kunjungan ini menjadi salah satu wujud sinergi antara Bawaslu dan Pemerintah Kota Batam dalam menciptakan Pilkada yang jujur dan adil. Kedua pihak sepakat bahwa upaya menjaga netralitas ASN harus terus dilakukan hingga seluruh proses Pilkada selesai.

Ketua Bawaslu Batam, Antonius Itoloha Gaho, mengapresiasi sikap Pemerintah Kota Batam dalam menjaga netralitas ASN. Ia menyebut bahwa kerja sama yang baik antara Pemerintah Batam dan Bawaslu sangat diperlukan untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat di Batam.

“Bawaslu Kota Batam siap bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan netralitas ASN selama proses Pilkada. Dengan demikian, kita bisa mencegah terjadinya pelanggaran,” katanya.

Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd. secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Service Excellent atau Pelayanan Prima bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Batam. Acara pembukaan ditandai dengan pemukulan gong oleh Jefridin yang berlangsung di Hotel Harris Batam Centre, Rabu (11/9/2024).

Bimtek ini diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional bekerja sama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam. Dalam sambutannya, Jefridin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BKPSDM serta penyelenggara Diklat Pusat Nasional atas terselenggaranya acara ini.

“Saya sangat mendukung kegiatan ini karena Bimtek merupakan amanat yang harus dijalani setiap ASN,” ujar Jefridin.

Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Batam. “Melalui Service Excellent ini, kita diharapkan dapat melayani dengan prima. Kita harus bangga melayani masyarakat,”tegasnya.

Menurut Jefridin, sektor perizinan sering menjadi sorotan dan ia berharap Bimtek ini dapat memberikan perubahan positif dalam peningkatan pelayanan publik.

“Service Excellent adalah layanan dalam manajemen modern, yang mengutamakan kepedulian terhadap pelayanan kepada masyarakat atau stakeholder. ASN diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing,” tambah Jefridin.

Selain itu, ia menekankan bahwa ASN dan stakeholder terkait merupakan garda pelayanan publik yang harus menghadirkan pelayanan yang baik dan nyaman, sesuai dengan harapan masyarakat.

“Ikuti Bimtek ini dengan serius, pahami betul UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN Pasal 10 dan 11, serta terapkan ilmunya di lapangan. Banggalah kita melayani masyarakat,” katanya.

Bimtek Service Excellent ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada para peserta serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, responsif, dan profesional. Sehingga, ASN Kota Batam mampu memberikan solusi, layanan komplain yang efektif, serta siap menerima kritik dan saran demi kemajuan bersama.

Sekretaris BKPSDM Kota Batam, Ratna Sari, dalam sambutannya juga menegaskan pentingnya Bimtek ini sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Batam. Kegiatan yang diikuti oleh 148 ASN ini akan berlangsung selama tiga hari, dari tanggal 11 hingga 13 September 2024, dengan menghadirkan tiga narasumber yang merupakan motivator nasional terbaik dan inspiratif.

“Harapan kami, setelah Bimtek ini, pelayanan di Pemerintah Kota Batam semakin mantap dan mampu memenuhi harapan masyarakat,” ujar Ratna.

Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Pendidikan Kota Batam menyelenggarakan acara Sosialisasi Penanganan Anak Tidak Sekolah di Kota Batam di Aula Engku Hamidah Lantai IV, Kamis (5/09/2024). Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan strategi yang efektif sehingga setiap anak sekolah di Kota Batam memperoleh akses pendidikan yang layak dan berkualitas. Sosialisasi ini dibuka Wali Kota Batam, Muhammad Rudi diwakili Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd.

“Terimakasih telah menyelenggarakan kegiatan ini. Kegiatan ini sangat penting, karena pendidikan merupakan hak dadar setiap anak dan merupakan pondasi bagi masa depan serba kemajuan Kota ini,” ujarnya.

Diketahui berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikbud, anak tidak sekolah di Kota Batam tercatat 6.445 orang. Terdiri dari drop out berjumlah 3.608 orang dan 2.837 orang dengan status lulus tidak melanjutkan.

“Untuk menangani masalah ini perlu perhatian khusus dan penanganan yang efektif. Untuk itu perlu koordinasi antar sektor untuk mengatasi masalah ini secara bersama-bersama,” tegasnya.

Untuk menangani masalah anak putus sekolah ini menurutnya diperlukan sinergi antara lembaga terkait. Mulai dari level lurah, camat, kepala sekolah dan instansi terkait. Dinas Pendidikan Kota Batam, ujarnya, perlu bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana untuk mengidentifikasi dan mendukung anak-anak yang membutuhkan bantuan.

“Saya yakin dengan komitmen dan kerjasama Kita semua maka akan mampu mengatasi tantangan ini dan menjadikan Batam sebagai kota yang peduli endidikan dan masa depan anak-anak,” pungkasnya.(*)

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi diwakili Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd. secara resmi membuka acara Asitensi dan Verifikasi Penyusunan Kebutuhan dan Pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Statistisi di Lingkungan Pemko Batam di Ruang Rapat Hang Nadim Lantai IV Kantor Walikota Batam, Kamis (5/09/2024).

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Menteri PAN RB Nomor 1 tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional. Kegiatan ini dalam rangka penyusunan kebutuhan jabatan fungsional Pranata Komputer dan Statistisi di masing-masing Perangkat Daerah.

“Kepada peserta diharapkan dapat mengikuti kegiatan ini dengan seksama. Ini sangat penting untuk penghitungan dan penyusunan kebutuhan guna mendapatkan rekomendasi kebutuhan dari instansi statistik, BPS,” jelasnya.

Dijelaskannya tugas jabatan Fungsional Pranata Komputer melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer. Statistisi melaksanakan kegiatan penyediaan data dan informasi statistik serta analisis dan pengembangan statistik.

“Kepada narasumber diharapkan dapat memberikan arahan dan pemahaman dalam penyusunan kebutuhan jabatan fungsional dan pengelolaan jabatan fungsional sebagai dasar usulan rekomendasi ke masing-masing instansi pembina pengelola jabatan fungsional,” tuturnya.

Narasumber kegiatan ini Cucu Gantini, selaku Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya dari Badan Pusat Statistik. Serta Nurhasan Himawan, selaku Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda dari Badan Pusat Statistik. Adapun peserta kegiatan Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, Rudi Panjaitan melaporkan bahwa kebutuhan Jabatan Fungsional Pranata dan Statistisi dibutuhkan sebanyak 316 orang. Data ini berdasarkan hasil verifikasi perhitungan kebutuhan JF Pranata Komputer dan Statistisi pada 46 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

“Hasil penghitungan JF Pranata Komputer dan Statistisi ini akan disampaikan kepada Instansi Pembina BPS Indonesia yang dikoordinasikan oleh BKPSDM Kota Batam untuk mendapatkan rekomendasi dan persetujuan kebutuhan dari Menpan RB,” jelasnya.(*)

Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD) Kota Batam membahas 25 Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) di Kota Batam di Ruang Rapat Hang Nadim Lantai IV Kantor Walikota Batam, Rabu (4/09/2024).

Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd. didampingi Asisten Pemerintah dan Kesra Kota Batam, Yusfa Hendri. Turut hadir anggota FPRD Kota Batam terdiri dari Perangkat Dinas terkait, perwakilan BP Batam dan perwakilan Kantor Pertanahan Kota Batam.

“Dari 23 permohonan, ada permohonan perusahaan dan ada juga permohonan non berusaha,” jelasnya.

Dari permohonan yang diterima, 6 yang disepakati untuk disetujui. Untuk sisanya forum sepakat untuk menolak dan menunda persetujuan PKKPR.

Dijelaskannya, sesuai arahan Wali Kota Batam bahwa Pemerintah Kota Batam memberikan kemudahan kepada investor yang ada berinvestasi di Kota Batam. Dengan catatan permohonan berusaha harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Untuk permohonan yang memenuhi persyaratan tentu Kita setujui. Ada juga permohonan yang disetujui dengan memberikan rekomendasi. Artinya ada yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon. Untuk yang permohonan yang dipending harus disesuaikan dengan hasil rekomendasi yang sudah ditetapkan forum,” jelasnya.

Forum Penataan Ruang Daerah Kota Batam, dalam memberikan persetujuan PKKPR menurutnya sangat berhati-hati. Dari permohonan yang disampaikan terlebih dahulu akan dilakukan survei lapanga. Selanjutnya saat pembahasan bersama forum dipaparkan permohonan berusaha yang diusulkan.

“Setiap usulan dibahas mulai dari permohonan berusaha, status lahan yang dimiliki. Sebelum disepakati untuk menerima, menolak ataupun menunda terlebih dahulu anggota forum sesuai kewenangannya memberikan masukan,” jelasnya. (*)