DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM

 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah mengumumkan hasil evaluasi reformasi birokrasi (RB) tahun 2023. Evaluasi RB dilakukan terhadap 624 instansi pemerintah se Indonesia.

Pada tahun 2023, RB tematik ada 4 fokus tema utama yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan untuk penanganan stunting, dan prioritas Presiden yaitu pengendalian inflasi dan mendorong penggunaan produk dalam negeri.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, menyampaikan, RB Tahun 2023 Kota Batam meroket hingga mencapai nilai 81,92 dengan indeks A+. Angka ini sangat signifikan kenaikannya dibandingkan capaian RB pada 2022 lalu, yang masih kategori CC dengan nilai 56,98.

“Evaluasi RB tahun 2023 mengalami perubahan dengan keluarnya PermenpanRB nomor 3 tahun 2023 tentang Road Map RB dan PermenpanRB nomor 9 tahun 2023 tentang evaluasi Reformasi Birokrasi yang berfokus mewujudkan birokrasi berdampak,” kata Rudi, Jumat (9/2/2024).

Adapun, penilaian evaluasi RB Batam mendapat lompatan kenaikan nilai RB karena mampu memberikan dampak nyata atas perubahan sesuai amanat presiden memberikan implementasi nyata dalam melaksanakan hilirisasi dari RB Tematik yaitu tingkat kemiskinan terus ditekan dengan beberapa program unggulan seperti BLT, rehabilitasi rumah, konsistensi penyaluran dan penyediaan bahan pokok murah.

“Kemudian peningkatan investasi pasca pandemi, di mana Kota Batam sebagai penyumbang terbesar di Kepri lebih 72 persen,” katanya.

Selain itu, digitalisasi pelayanan yang memastikan Kota Batam sukses menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Adapun, seusai Keputusan Menteri PAN RB tentang hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah tahun 2023, Batam mendapat nilai 3,77 dengan predikat sangat baik.

Dengan mendapat nilai SPBE tersebut, Batam menjadi pemerintah daerah terbaik ke-3 se Indonesia setelah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan nilai 4,17 dan Pemerintah Kota Jambi 4,27.

Bahkan, Batam terbaik ke-4 jika dibandingkan kabupaten/kota dan provinsi se-Sumatera. Secara berurut Batam berada urutan ke-4 setelah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 4,17, Pemerintah Kota Jambi 4,27, Pemerintah Provinsi Lampung 3,81, dan Pemerintah Kota Batam 3,77.

“Untuk di Kepri, capaian indeks SPBE Kota Batam terbaik,” kata Rudi.

Selain penerapan SPBE, Batam juga berhasil melaksanakan program presiden terkait P3DN dan mencapai terbaik ke 4 di Indonesia dan pengelolaan inflasi Batam mampu dikendalikan dan ditekan melalui langkah koordinasi yang intens dengan berbagai pihak terkait.

“Tentu yang tak kalah penting, Kota Batam juga mengurusi hulu dalam melaksanakan RB General sebagai pengelolaan tata kelola pemerintah yang baik,” katanya.

“Semua itu berkat kebijakan dan program Wali Kota Batam Muhammad Rudi yang dimanifestasikan pelaksanaannya oleh Sekretaris Daerah Jefriden sebagai Ketua RB Pemko Batam,” tambahnya.

Terpisah, Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo mengamanatkan agar RB berdampak, reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas serta birokrasi lincah dan cepat. Birokrasi yang dulunya berbasis aturan, saat ini harus mengarah pada masa depan, yaitu berbasis kinerja, berdampak, kolaboratif, dan melayani masyarakat.

“Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, reformasi birokrasi perlu langsung menyasar pada masalah-masalah utama pembangunan yang apabila diselesaikan akan mempercepat dampak nyata,” ujarnya.

Sementara itu Asisten Administrasi Umum Pemko Batam, Heriman menjelaskan, sebanyak 26 kementerian/lembaga, 5 pemerintah provinsi, serta sebanyak 35 pemerintah kabupaten/kota memperoleh predikat A pada hasil evaluasi RB.

“Meskipun demikian, beberapa kementerian, lembaga, dan pemda masih kami harapkan dukungannya dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dengan menyampaikan rencana aksinya,” ujarnya.

Heriman menerangkan, pada tema penanggulangan kemiskinan, sebanyak 487 instansi pemerintah telah berkontribusi melaksanakan rencana aksi RB Tematik penanggulangan kemiskinan dan memberikan dampak positif pada penurunan kemiskinan di tahun 2023 sebesar 1,12 persen.

Sedangkan tema peningkatan investasi, sebanyak 404 instansi pemerintah telah berkontribusi melaksanakan rencana aksi peningkatan kualitas investasi, dan memberikan dampak positif berupa kenaikan realisasi investasi di tingkat nasional sebesar Rp160,6 triliun.

Untuk tema peningkatan penggunaan produk dalam negeri, sebanyak 365 instansi pemerintah telah berkontribusi melaksanakan rencana aksi dan memberikan dampak positif berupa kenaikan realisasi penggunaan PDN sebesar 6 persen di tahun 2023.

Pada tema pengendalian inflasi, sebanyak 355 instansi pemerintah telah berkontribusi melaksanakan rencana aksi, dan memberikan dampak positif berupa penurunan inflasi sebesar 2,89 persen dari tahun 2023 (5,51%-yoy) sehingga tingkat inflasi pada tahun 2023 menjadi 2,61% (yoy) dan merupakan nilai terendah sejak tahun 2000.

“Atas dasar hal tersebut, kami ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang telah berupaya melakukan perubahan Road Map RB 2020-2024 sebagai pedoman pelaksanaan RB General dan RB Tematik,” ungkapnya.

Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd. meninjau jalan rusak di jalan Siliwangi, Sambau atau jalan di depan Perumahan Bida Asri 3 pada Jumat (9/02/2024). Ia mengecek untuk melihat langsung kondisi jalan yang dikeluhkan masyarakat tersebut.

Didampingi Camat Nongsa, Arfandi, Perangkat Daerah terkait dan tokoh masyarakat setempat, Jefridin menyusuri jalan rusak tersebut. Ia tampak berbincang dengan tokoh masyarakat.

“Sesuai arahan Bapak Wali Kota, untuk jalan rusak yang di depan Perumahan Bida Asri 3 Alhamdulillah sudah di tindaklanjuti sementara oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dengan menutup lobang jalan menggunakan tanah bauksit. Penanganan ini untuk sementara, agar jalan tidak becek lagi,” tutur Jefridin.

Untuk pembangunan jalan menurutnya baru bisa dibangun oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam pada tahun 2025. Ia meminta camat untuk mengusulkan pembangunan jalan tersebut dalam RKPD sehingga menjadi skala prioritas.

Informasi dari masyarakat bahwa akses jalan itu menghubungkan dua wilayah kelurahan yakni Keluranan Sambau dan Kelurahan Batu Besar. Dikesempatan itu Jefridin juga meninjau gorong-gorong yang ada di lokasi jalan tersebut. Menurutnya drainase belum bisa dikerjakan oleh Pemerintah, mengingat aset tersebut masih menjadi tanggungjawab pengembang dan belum diserahterimakan kepada Pemko Batam.

“Untuk jalan akan Kita perbaiki tapi ditahun 2025. Untuk gorong-gorong tanggungjawab pengembang, karena asetnya belum diserahkan kepada Pemerintah. Untuk itu perlu duduk bersama untuk mencari solusi yang tepat,” ujar Jefridin dengan tokoh masyarakat setempat.(*)

 Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Batam, Jefridin, M.Pd. membuka secara resmi Kursus Ketrampilan Kepramukaan (KKK) di SMP Negeri 28 Taman Raya, Jumat (9/02/2024). Kursus KKK yang digelar Gerakan Pramuka Kwartir Ranting Batam Kota ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, pengetahuan Kepramukaan dan kreatifitas Pembina Satuan di lingkungan Kwartir Ranting Batam Kota.

Pembukaan kegiatan ditandai dengan pemukulan gong oleh Jefrisin. Di kesempatan itu Jefridin menyerahkan bendera Pataka kepada Kepala Pusdiklatcab Kota Batam. Dilanjutkan dengan melakukan pemasangan tanda peserta kepada perwakilan peserta Kursus KKK.

“Kursus Ketrampilan Kepramukaan merupakan suatu kegiatan kursus pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk memberi bekal pengetahuan dan pengalaman praktis membina Pramuka melalui kegiatan Kepramukaan,” jelas Jefridin, Sekretaris Daerah Kota Batam ini.

Ia mengapresiasi Kwarran Batam Kota yang terus melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Kepramukaan dan menambah wawasan dan ketrampilan sehingga pramuka dapat berkiprah di tengah masyarakat. Sehingga apa yang dilaksanakan hari ini menjadi ibadah untuk seluruh peserta. Dijelaskannya bahwa Pramuka mengajarkan untuk bertanggungjawab pada diri sendiri dan peduli terhadap orang disekitar.

“Kepada seluruh peserta Saya ucapkan selamat mengikuti Kursus Ketrampilan Kepramukaan ini. Setelah mengikuti kegiatan ini mudah- mudahan ketrampilan basic Pramuka ini tertanam didalam diri,” katanya memotivasi.

Kepada pelatih, Ia berpesan agar memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Karena antara Penegak dengan Siaga menurutnya berbeda. Yang paling penting menurutnya adalah menguasai SKU. Setelah mengisi SKU, peserta Pramuka baru melanjutkan pada tahapan TKU.

“Saya terimakasih kepada Kwarran Batam Kota yang terus berinovasi untuk meningkatkan Kepramukaan di Kwarran ini,” ujarnya.

Ketua Kwartir Ranting Batam Kota, Agusman menyampaikan kegiatan ini akan berlangsung dari tanggal 9 Februari sampai dengan 11 Februari 2024 di Pantai Bale-Bale, Nongsa. Peserta menurutnya akan mendapat materi (kelas) dan praktek dari narasumber yang berasal dari Kopr Pelatih dan Pusdiklatcab Kota Batam. Adapun jumlah peserta yang mengikuti kursus KKK sebanyak 60 orang.

Untuk materi pertama akan mendapatkan pembekalan terkait prinsip dasar dan metode Kepramukaan. Selanjutnya 5 tanda pengenal Pramuka, struktur organisasi Pramuka, sistem among, kiasan dasar Kepramukaan serta sisten admnistrasi Gugus Depan.

“Untuk kegiatan praktek peserta akan mempelajari tentang teknik Kepramukaan. Seperti pionering, tali temali, panorama, menaksir, pemetaan, medan kompas, sandi, semapore, morse dan bentuk upacara S/G/T/D. Terimakasih atas kesediaan Bapak selaku Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Batam yang sudah berkenan membuka kursus KKK ini,” ucapnya Agusman.(*)

 Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M. Pd. mendampingi Wali Kota Batam, Muhammad Rudi mengikuti jalannya Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Lubuk baja Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Tahun 2025.

Sebanyak 20 prioritas usulan Non Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (PSPK) Lubukbaja dibahas, di Hotel Planet Holiday, Kamis (8/2/2024).

“Dari ke 20 usulan tersebut salah satunya kita akan prioritaskan pembangunan lampu penerangan jalan di Kampung Pelita, untuk menghindari terjadinya tindak kejahatan di lokasi tersebut dengan leading sector di Dinas Perakimtan,” jelas Jefridin.

Sedangkan terkait usulan pembangunan jalan di Komplek Nagoya Newton Blok C yang rusak dan berlubang, juga akan menjadi priorotas pembangunan tahun anggaran 2025 mendatang.

“Pak Wali Kota Batam, Muhammad Rudi tadi menegaskan bahwa jalan rusak yang titiknya tidak begitu besar dapat menjadi prioritas di anggaran milik Pemerintah Kota Batam,” kata Jefridin usai Musrenbang berlangsung.

Dari 20 usulan tersebut, terdapat satu usulan yang telah masuk dalam rencana pembangunan milik BP Batam. Yaitu pembangunan drainase primer-sekunder, di depan rumah duka sampai depan perumahan batu batam RW 05, Baloi Indah.

“Dari depan rumah ibadah Pura sampai ke flyover Laluan Madani sudah dikerjakan BP Batam. Anggaran sudah dimasukkan disana, tidak perlu diajukan pasti akan selesai oleh Pak Wali Kota Rudi,” tegasnya.

Disampaikan pada tahun 2024 ini, Kelurahan Lubukbaja akan mengerjakan sebanyak 48 paket pengerjaan di 5 Kelurahan. Dan sebanyak 87 paket pengerjaan telah berhasil terealisasi pada tahun 2023 lalu.

“Tidak lain musyawarah ini kita lakukan untuk pemerataan pembangunan. Tidak hanya membangun infrastruktur di jalan utama, tetapi juga hingga kelurahan,” tambahnya.

 Warga Batu besar dan Sambau mengeluhkan jalan rusak persisnya di depan Perumahan Bida Asri 3. Hal tersebut disampaikan Sodiq, tokoh masyarakat Kelurahan Batubesar saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Nongsa, di Komplek Ruko Summerland, Kamis (8/2/2024).

“Mohon untuk jalan rusak di daerah saya agar dapat ditindak lanjut. Lori perusahaan setempat yang sering lewat jalan tersebut mohon diawasi tonasenya oleh pemerintah,” ujar Ketua RW 21, Kelurahan Batubesar ini.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M. Pd. memerintahkan langsung kepada perwakilan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) untuk menangani jalan rusak, dan Dinas Perhungan (Dishub) untuk menindak lori bermuatan berlebih yang merusak jalan.

“Bina Marga segera dikerjakan ini, mohon pengertiannya karena keterbatasan anggaran maka pengerjaan bersifat sementara. Dishub awasi kendaraan yang bermuatan berlebih atau melebihi tonase, jika perlu ditegur dan beri sanksi yang merusak jalan,” tegas Jefridin.

Lanjut tegasnya, atas nama Wali Kota Batam, Muhammad Rudi menghaturkan permohonan maaf kepada warga Nongsa karena keterbatasan anggaran untuk mengakomodir seluruh usulan pembangunan masyarakat.

“Oleh sebab itu, musyawarah ini menjadi penting untuk menampung kebutuhan bapak dan ibu yang kemudian diprioritaskan sesuai kemampuan keuangan pemerintah,” ujarnya.

Sebagai gambaran, ia menjelaskan pada tahun 2023 lalu berdasarkan hasil musrenbang Kota Batam, untuk mengakomodir seluruh usulan 64 Kelurahan se Kota Batam dibutuhkan anggaran sebesar Belasan Triliun Rupiah. Sedangkan kemampuan daerah hanya dapat menganggarkan sebesar Rp 3,6 Triliun.

“Jadi karena tidak mencukupi, maka perlu prioritas dan harap ini dimaklumi. Pak Wali Kota Rudi berkomitmen menganggarkan PSPK per Kelurahan Se-Kota Batam tahun 2025 sebesar Rp 3,5 Miliar,” jelasnya sebagai Ketua TAPD Kota Batam.

Pada tahun 2025 sendiri, Kecamatan Nongsa mengusulkan 20 usulan prioritas Non PSPK. Sedangkan pada tahun 2024 ini, dilaporkan Kecamatan Nongsa akan mengerjakan sebanyak 90 paket pengerjaan PSPK, dengan total anggaran sebesar Rp 11,7 miliar.