DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM

 Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Sagulung kota, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin, M. Pd. memimpin langsung jalannya pembahasan 10 Prioritas Usulan Non Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan (PSPK) Tahun 2025.

“SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tujuan ini ada dua yaitu berada di Dinas Pendidikan sebanyak empat usulan, dan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebanyak enam usulan,” jelas Jefridin, di Fasum RT 04 RW 05, Perumahan Mantang, pada Jumat (2/2/2024) malam.

Dinas Pendidikan menerima usulan pembangunan dua Ruang Kelas Baru (RKB) SD Negeri 001 Sagulung dan lima RKB SMP Negeri 09 Batam, revitalisasi enam ruang kelas di SMP Negeri 61 Batam, dan rehabilitasi rumah dinas guru SD Negeri 006.

“Untuk Dinas Bina Marga ada tiga usulan pembangunan saluran Drainase Primer-Skunder, dua pembangunan drainase dan satu usulan peningkatan jalan. Pak Camat dan Pak Lurah mohon ini untuk dapat dikawal yang paling prioritas hingga tingkat kota nanti, karena untuk merealisasikan semua anggaran kita tidak cukup,” terangnya.

Jefridin mengungkapkan rencana pembangunan Kelurahan ini penting dimusyawarahkan, tidak lain karena anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah tidak dapat mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat. Sehingga penting untuk membahas usulan prioritas pembangunan untuk tahun anggaran yang akan datang.

“Bapak Wali Kota Batam, Muhammad Rudi berkomitmen pada tahun 2025 mendatang Pemerintah Kota Batam khusus menganggarkan untuk PSPK sebesar Rp 3,5 miliar per Kelurahan se Kota Batam,” jelas Jefridin.

Lanjut Jefridin berharap melalui kegiatan ini seluruh usulan dapat direalisasikan sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran Pemerintah Daerah.

 Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, berharap, melalui Musabaqah Tilawatil Qur’an dan Hadits (MTQH) tingkat kecamatan, bisa menjaring peserta untuk nantinya bisa menjadi kafilah terbaik bagi Batam.

“Untuk peserta, silakan tampil sebaik mungkin agar nanti bisa menjadi perwakilan kecamatan di MTQH tingkat Kota dan Provinsi Kepri,” ujar Rudi usai menghadiri MTQH XXXII Kecamatan Sei Beduk, Jumat (2/2/2024) malam.

Untuk tahun ini, Kota Batam akan menjadi tuan rumah MTQH tingkat Provinsi Kepri yang rencana akam dipusatkan di Dataran Engku Putri.

“Kafilah Batam harus terbaik demi mengharumkan nama Batam yang juga sebagai tuan rumah,” katanya.

Untuk diketahui, pada MTQH X Tingkat Provinsi Kepri akan digelar pada tanggal 20-27 Mei Tahun 2024. Adapun Cabang Lomba pada pelaksanaan MTQH X Tingkat Provinsi Kepri yakni Cabang Seni Baca Al-Qur’an, Cabang Qira’at Al-Qur’an, Cabang Hafalan Al-Qur’an, Cabang Tafsir Al-Qur’an.

Kemudian, Cabang Fahmil Al-Qur’an, Cabang Syarhil Al-Qur’an, Cabang Seni Kaligrafi Al-Qur’an, Cabang Karya Tulis Ilmiah Al-Qur’an, Cabang Musabaqah Hadits Nabi, Cabang Eksibisi dan asidah Rebana.

Selain demi menyiapkan kafilah terbaik, Rudi berharap, melalui pelaksanaan MTQH tersebut dapat terus menyiarkan agama dan menanamkan ilmu Al-Qur’an pada anak.

“Terus tanamkan ilmu Al-Qur’an pada generasi penerus sejak dini. Selain itu, mari amalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur’an di kehidupan sehari-hari,” katanya.

Di kesempatan itu pula, Rudi berpesan, agar peserta terus berlatih dan mendalami ilmu Al-Qur’an. Menurut Wali Kota, hal itu sangat penting demi mewujudkan Batam Kota Madani.

“Tampilkan yang terbaik, soal menang dan kalah hal biasa dalam perlombaan. Selamat berlomba,” tutup Rudi.

Dalam acara tersebut turut hadir Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina, dan sejumlah pejabat lainnya serta tokoh masyarakat dan agama Kecamatan Sei Beduk.

 Bersama Wali Kota Batam Muhammad Rudi, Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M. Pd. turut menyerahkan secara simbolis Kartu BPJS Ketenagakerjaan bagi 581 Nelayan Kecil Kota Batam Tahun 2024.

Kartu BPJS Ketenagakerjaan kali ini diperuntukan bagi Nelayan Kecil mainland dari Kecamatan Nongsa, Lubuk baja, Batu ampar, Sekupang, Sungai beduk, Batam kota,Galang dan Bengkong, di Alun-Alun Engku Putri Batam Centre, Jumat (2/2/2024). Turut hadir memenuhi undangan, Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina.

“Kepala Dinas Perikanan sebagai sektor basis melaporkan bahwa Kartu BPJS ini diperuntukan bagi 3.444 nelayan kecil agar terproteksi dari ancaman kecelakaan kerja saat di laut,” ujar Jefridin.

Tambahnya, program ini murni merupakan kebijakan dari Wali Kota Batam, Muhammad Rudi sebagai bentuk keberpihakan dan kepedulian kepada kesejahteraan perekonomian masyarakat.

“Kita menerima laporan bahwa masih banyak nelayan yang belum terdaftar. Atas arahan Bapak Muhammad Rudi, kita tampung semua. Para pendamping dari Dinas Perikanan segera jemput bola selagi memenuhi syarat penerima yang mendasari itu laksanakan,” tegasnya.

Ia berharap program Kartu BPJS Ketenagakerjaan bagi Nelayan Kecil ini dapat terus berkelanjutan. Sebelumnya telah dilakukan sosialisasi terkait Kartu BPJS Ketenagakerjaan bagi Nelayan Kecil ini.

“Semoga dapat memahami apa saja hak dan bagaimana mengklaim, serta pihak atau pendamping dari Pemerintah yang harus dihubungi untuk mempermudah mengklaim BPJS Ketenagakerjaan,” harapnya.

Juga para Nelayan dapat memenuhi persyaratan dibantu pendamping untuk mengurus kartu Kusuka (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan).

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, melindungi para nelayan di Batam dengan memberikan kartu BPJS ketenagakerjaan.

“Kartu ini sebagai jaminan bagi para nelayan dalam menjalankan pekerjaannya di laut,” kata Rudi saat menyerahkan Kartu BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan kecil Kota Batam TA 2024 di Dataran Engku Putri Batam Center, Jumat (2/2/2024).

Tak hanya di Dataran Engku Putri, penyerahan kartu BPJS tersebut juga diberikan untuk nelayan di Summerland. Bagi Rudi, para nelayan sangat penting untuk memaksimalkan potensi maritim di Batam.

“Kami berharap para nelayan bisa menjalankan pekerjaannya dengan selamat, kartu ini sebagai bentuk perhatian kami untuk melindungi para nelayan,” katanya.

Untuk diketahui, Pemerintah Kota Batam mendaftarkan nelayan kecil menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Nelayan kecil yang dibantu merupakan nelayan binaan Dinas Perikanan Kota Batam.

Tahun ini, sebanyak 3.444 nelayan kecil di Kota Batam yang terlindungi dalam program jaminan sosial dari pemerintah tersebut. Jumlah itu meningkat dibandingkat 2023 lalu yang hanya 1.944 orang.

Setiap nelayan didaftarkan dalam dua jenis program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm), Iuran yang dibayarkan Pemko Batam yaitu sebesar Rp201.600 per orang setiap tahunnya.

“Dengan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, nelayan kecil bisa mendapat bantuan biaya pengobatan apabila terjadi kecelakaan kerja. Selain itu, apabila nelayan kecil tersebut meninggal dunia, BPJS Ketenagakerjaan juga akan memberikan santunan kepada ahli waris,” katanya.

Pada tahun 2023 lalu, BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan pembayaran klaim sebesar Rp491,5 juta untuk pengobatan nelayan kecil yang mengalami kecelakaan kerja maupun santunan kematian bagi ahli waris yang meninggal dunia.

Di kesempatan itu, Wali Kota bersama Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina, Sekretaris Daerah (Sekda) Batam, Jefridin Hamid, menyerahkan secara simbolis santunan kepada ahli waris.

Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M. Pd. menerima kunjungan kerja Asdep Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kedeputian III Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), di Ruang Kerja Sekda, Kantor Walikota Batam, pada Jumat (2/2/2024).

Kunjungan ini sendiri dalam rangka Evaluasi dan Penyusunan Data terhadap kondisi faktual di Kawasan Perbatasan, di Provinsi Kepulauan Riau terkhusus Kota Batam. Dimana sesuai dengan tugas dan fungsi BNPP serta Pemerintah Daerah, data nantinya dijadikan sebagai fondasi penyusunan usulan program TA. 2025.

“Disampaikan oleh Pak Asdep program atau kegiatan tersebut diantaranya, terkait Dana Alokasi Khusus (DAK), Tugas Pembantuan (TP), Dekonsentrasi, serta sumber dana lainnya,” jelas Jefridin.

Pengumpulan data ini sesuai dengan Pasal 12 UU No.43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, bahwa Pemerintah Daerah Berkewajiban Menetapkan Biaya Pembangunan Kawasan Perbatasan. Serta Pasal 19 UU No.43 Tahun 2008 bahwa untuk mengembangkan kawasan perbatasan melibatkan peran serta masyarakat.

“Kita mendukung penuh ini, insyallah akan kita bantu fasilitasi mulai dari tanggal 1 sampai dengan 5 Februari 2024, dengan sasaran lokasi prioritas di Kecamatan Batu ampar, Sekupang, Bengkong, Nongsa, Batamkota dan Belakangpadang,” tegasnya.

Adapun bidang atau sektor yang menjadi konsentrasi dalam evaluasi dan penyusunan data ini adalah pendidikan, kesehatan, perdagangan, air bersih, perumahan dan permukiman serta kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Bicara pendidikan urusan wajib kita, anggaran Kota Batam sudah lebih 20 persen untuk ini. Tetapi dengan pesatnya pertumbuhan Batam dan imigrasi, mutu pendidikan harus terus menjadi perhatian terkhusus untuk sarana dan prasarana,” katanya.

Pada kesempatan itu Jefridin juga menyampaikan pesatnya pembangunan Batam, di bawah arahan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi. Mulai dari infrastruktur di Perkotaan hingga Kelurahan (PSPK).

“Berkat pembangunan yang pesat ini orang ramai ke Batam. Tahun 2023 ini lebih dari satu juta kunjungan, dan kita targetkan Tahun 2024 capai dua juta kunjungan,” kata Jefridin