DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi diwakili Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd. menerima kunjungan Pengurus DPD REI Khusus Batam di ruang rapat Sekda Lantai 2 Kantor Wali Kota Batam, Rabu (7/08/2024). Jajaran Pengurus DPD REI 2024-2027 dipimpin Ketua DPD REI Khusus Batam, Robinson Tan. Dengan kepengurusan yang baru ini, Jefridin hubungan antara Pemerintah Kota Batam dengan DPD REI Khusus Batam semakin solid.

“Terima kasih atas kunjungannya, atas nama Wali Kota Batam dan Pemerintah Kota Batam, mengucapkan selamat kepada pengurus baru. Selamat bekerja membangun Batam. Semoga sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Kota Batam dengan DPD REI semakin erat,” ujarnya.

Katanya, selama ini hubungan sudah terjalin dengan baik dengan DPD REI Khusus Batam terutama dalam hal Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Kota Batam. Dari pengembang di Batam, Pemerintah Kota Batam juga memperoleh pajak dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) maupun Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

“Terkait pengelolaan fasum dan fasos, saya minta bantuan kepada DPD REI Khusus Batam agar mengimbau developer untuk menyerahkan fasum dan fasos kepada Pemerintah. Karena di lapangan masih ditemukan fasum dan fasos dikelola pihak lain,” ungkapnya.

Adapun dasar hukum penyerahan PSU yakni UU Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 47 ayat 4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, Pasal 2, Perda Kota Batam No 2 tahun 2011 Pasal 114 dan Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.96/HK/II/2018 Tentang Tim Verifikasi, Tim Teknis Dan Sekretariat Tim Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Kota Batam.

Robinson Tan, sebagai Ketua DPD REI Khusus Batam terpilih menyampaikan ucapan terimakasih atas kesediaan Sekretaris Daerah Kota Batam menerima kunjungan audiensi siang itu. Diakuinya bahwa selama ini kerjasama antara DPD REI Khusus Batam dengan Pemerintah Kota Batam sudah terjalin dengan baik. Ia mengatakan bahwa DPD REI Khusus Batam merupakan mitra strategis dari Pemerintah.

“Tentunya kami akan mendukung Pemerintah Kota Batam, terutama dalam hal mendorong developer untuk menyerahkan PSU kepada Pemerintah. Koordinasi selama ini sudah terjalin dengan baik, antara Pemerintah Kota Batam dengan dinas terkait dalam hal pembahasan PSU maupun pajak,” tuturnya.(*)

Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan Pelatihan Digital Marketing Dan Branding Produk Angkatan V di Hotel King, Rabu (7/08/2024).

Secara resmi kegiatan ini dibuka Wali Kota Batam, Muhammad Rudi diwakili Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd. Kegiatan yang digelar dua hari ini diikuti oleh 120 pelaku usaha.

Harapannya melalui pelatihan ini dapat menambah pengetahuan dalam meningkatkan produk yang dipasarkan agar ekonomi keluarga pelaku usaha mikro di Kota Batam meningkat.

“Terima kasih kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam yang sudah menyelenggarakan pelatihan ini. Kegiatan ini juga terselenggara atas pokok pikiran dari anggota DPRD Kota Batam. Mudah-mudahan kegiatan ini memberi manfaat bagi pelaku usaha mikro di Kota Batam,” ucapnya.

Pelatihan ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagaimana cara memasarkan produk secara online. Dan bagaimana cara membranding produk yang dihasilkan agar diminati konsumen.

“Narasumber akan memberikan trik-trik bagaimana cara memasarkan produk secara digital. Agar produk Kita laku dipasaran maka harus dibranding dengan baik. Jika produk sudah dibranding dengan baik, rasa enak yakinlah produk Kita akan diminati oleh konsumen,” katanya memotivasi.

Kepada peserta ia berpesan agar mengikuti pelatihan ini dengan baik. Sehingga materi yang disampaikan dapat diaplikasikan dalam memasarkan dan membranding produk yang dihasilkan.(*)

Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Batam, Jefridin, M.Pd. secara resmi membuka acara Menelusuri Halang Rintang (MHR) Kwartir Ranting (Kwarran) Batu Ampar di Kantor Camat Batu Ampar, Rabu (7/08/2024). Kegiatan MHR ini diikuti Tingkat Penggalang dan Penegak se Kwarran Batu Ampar. Jefridin melepas peserta Menelusuri Halang Rintang yang akan melakukan penelusuran sepanjang 8 Km.

“Mudah-mudahan kegiatan Kita pagi ini dapat menambah semangat dan menjadi motivasi untuk adik-adik semua,” katanya menyemangati.

Dikesempatan itu ia mengapresiasi dan berterimakasih kepada Kwarran Batu Ampar dan pembina yang sudah menyelengarakan kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan hal positif dalam mendidik pandu-pandu di Kota Batam umumnya dan Batu Ampar khususnya.

“Tahun ini pada tanggal 14 Agustus akan diperingati Hari Pramuka yang ke-63 tahun. Pramuka lahir dari kumpulan pandu-pandu yang tujuannya mendidik anak bangsa yang berkarakter,” jelasnya.

Kepada peserta Jefridin mengucapkan selamat mengikuti kegiatan Menelusuri Halang Rintang. Ia berpesan agar peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik dari awal hinggal selesai.

“Kegiatan ini merupakan tempat untuk menempa diri menjadi pribadi yang mandiri dan kuat. Pelajari tanda jejak dengan baik dan hati-hati selama mengikuti kegiatan,” ucapnya.(*)

Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M. Pd. memimpin jalannya Rapat Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dan APBD Tahun Anggaran 2025, di Kantor Walikota Batam, (6/8/2024). Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi dan memfinalisasi anggaran pada tahun yang akan datang.

“Kemarin, Peraturan Daerah (Perda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 telah disahkan dan saat ini sedang dalam evaluasi oleh Gubernur Provinsi Kepri. Rapat hari ini membahas penyusunan APBD 2025,” jelas Jefridin.

Dalam kesempatan tersebut, Jefridin mengingatkan agar setiap SKPD memastikan anggaran yang telah dibelanjakan tidak dirasionalisasikan lagi. SKPD juga diminta untuk menandatangani surat pernyataan yang menyatakan tanggung jawab atas adanya kemungkinan kekurangan anggaran atau perbedaan antara anggaran dan realisasi.

Selain itu, SKPD diminta untuk segera memproses pengadaan barang dan jasa yang telah disepakati dalam KUA P-APBD 2024 serta memastikan realisasi pendapatan dan dukungan OPD tidak melebihi anggaran hingga batas waktu 21 Agustus 2024.

Untuk APBD Tahun Anggaran 2025, jadwal finalisasi Rancangan KUA antara Banggar dan TAPD direncanakan pada 13 Agustus 2024, dengan kesepakatan KUA pada 14 Agustus 2024. Penyampaian Ranperda APBD 2025 dijadwalkan pada 21 Agustus 2024, diikuti oleh Pandangan Umum Fraksi DPRD, dan Jawaban Wali Kota terhadap Pandangan Umum Fraksi DPRD pada 28 Agustus 2024.

“SKPD diharapkan menyiapkan RKA sesuai dengan hasil pembahasan dan segera menyampaikannya ke TAPD,” tegasnya.

Pembahasan verifikasi RKA oleh TAPD dan reviu oleh Inspektorat Daerah akan dilakukan mulai 6 Agustus 2024 hingga 19 Agustus 2024.

Di akhir rapat, Jefridin menyampaikan pesan dari Wali Kota Batam, Muhammad Rudi. Wali Kota menghimbau kepada seluruh ASN untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan dan berharap partisipasi masyarakat Batam dapat melebihi 76 persen yang tercatat pada pemilihan lima tahun lalu.

“Jangan sampai golput, dan kita harapkan partisipasi masyarakat Batam lebih tinggi dari sebelumnya. Mari kita berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi dan mendukung proses demokrasi dengan bijak,” tutup Jefridin.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin, M. Pd. menerima audiensi dan silaturahmi dari Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau, Sinar Dananjaya, di Ruang Kerja Sekda, Kantor Walikota Batam, Selasa (6/8/2024). Pertemuan ini salah satunya membahas upaya pencegahan dampak negatif dari judi online dan pinjaman online di kalangan pegawai Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

Dalam pertemuan tersebut, Jefridin mengungkapkan kekhawatiran karena angka perceraian yang disebabkan oleh judi online dan pinjaman online.

Sebagai respons terhadap isu ini, OJK berencana mengadakan sosialisasi tentang bahaya judi online yang akan melibatkan pegawai di lingkungan Pemko Batam. Selain itu Jefridin menjelaskan bahwa Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, telah menerapkan kebijakan proteksi dengan membatasi pinjaman online agar tidak melebihi 40 persen dari gaji pegawai.

“Namun, kebijakan ini masih belum sepenuhnya efektif. Dimana pinjaman online ini dapat berdampak pada kinerja serta kehidupan keluarga pegawai,” katanya.

OJK juga menekankan pentingnya edukasi mengenai pinjaman online dan investasi sebagai alternatif. Untuk itu, akan diadakan sosialisasi pasar modal yang mengajarkan tentang reksadana dan investasi pada tanggal 22 Agustus 2024 di Hotel Radisson.

Acara ini akan berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan di Batam yang terlibat dalam bursa efek, dengan harapan dapat memberikan pemahaman lebih baik tentang investasi yang legal dan menghindari pinjaman online. Saat ini, Batam memiliki lima perusahaan bursa efek yang berfungsi untuk menawarkan alternatif investasi yang aman.

“Semoga sosialisasi ini dapat meningkatkan kesadaran akan manfaat investasi dibandingkan dengan risiko pinjaman online,” katanya.