DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM

Bersama siswa SD Negeri 003 Batuampar, Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd. turut memperagakan prosesi tepuk tepung tawar. Peragaan prosesi tepuk tepung tawar dibawakan oleh siswa kelas 3 dan kelas 4 diacara Dies Natalis Program Sekolah Penggerak (PSP) dan Gelar Karya P5 di SDN 002 Batu Ampar, Kamis (30/05/2024).

“Sebagai pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM), prosesi tepuk tepung tawar yang tadi dipraktekkan oleh ananda semuanya benar. Mulai dari bahan yang digunakan sampai dengan rangkaian proses tepuk tepungnya sudah benar,” pujinya dihadapan Kepala Sekolah, guru, wali murid dan pelajar.

Jefridin mengapresiasi dan berterimakasih kepada guru yang sudah mentransformasikan Budaya Melayu kepada para siswa. Terlebih prosesi tepuk tepung tawar ini selalu dipergunakan didalam tiap acara di tengah masyarakat. Dengan diperkenalkannya Budaya Melayu ini, diharapkan anak-anak tahu dan paham akan Budaya Melayu.

“Dengan keberhasilan anak-anak Kita memperagakan prosesi tepuk tepung tawar, artinya LAM, Dinas Pendidikan dan masyarakat berhasil membudayakan tepuk tepung tawar di tengah anak didik. Tentunya dengan tujuan agar budaya tidak hilang,” ujar mantan guru ini.

Kepada wali murid, Jefridin juga mengucapkan terimakasih karena sudah menitipkan anak-anaknya di SD Negeri 002 Batuampar. Harapannya, semoga ke depan menjadi anak-anak yang berkarakter dan membangun dirinya menjadi orang yang sukses.

“Terimakasih kepada orangtua yang sudah mendukung kurikulum yang ada di sekolah ini. Sehingga anak-anak dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuannya dalam kehidupan dan pastinya akan berguna bagi anak-anak Kita nantinya,” katanya diakhir sambutan.(*)

Dinas Perikanan Kota Batam menggandeng Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Batam memberikan pelatihan untuk warga dalam mengelolah hasil perikanan.

“Pelatihan ini merupakan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengelolaan dan pemasaran skala mikro dan kecil,” ujar Kepala Dinas Perikanan Batam, Yudi Admajianto, usai membuka secara resmi Pelatihan Pengelolaan Hasil Perikanan Tahun 2024 di Gedung Nasional, Belakang Padang, Rabu (29/5/2024).

Dalam acara itu, peserta mendapatkan pelatihan dalam mengelola ikan. Bahkan, peserta masing-masing mendapat bahan baku seperti tepung dan sebagainya.

“Peserta mendapat bingkisan yang berisi bahan baku yang digunakan ibu-ibu dalam pelatihan tersebut,” ujar mantan Kepala Bagian (Kabag) Humas Setdako Batam tersebut.

Yudi berharap, dengan adanya pelatihan tersebut, ibu-ibu termasuk juga para anggota PKK bisa memanfaatkan hasil perikanan demi membantu perekonomian keluarga.

“Dengan pengolahan yang tepat, hasil perikanan bisa menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat,” tegasnya.

Di lokasi pelatihan, Yudi mengapresiasi antusias masyarakat dalam mengikuti pelatihan tersebut. Ia menekankan, pelatihan tersebut perlu digelar agar hasil perikanan di Batam bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

“Apalagi di pulau-pulau yang mayoritas warganya nelayan, dengan upaya ini semoga sektor kemaritiman di Batam makin memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” katanya.

Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, Pemerintah Kota (Pemko) Batam berkomitmen mendukung Program Manajemen Resiko Pembangunan Nasional (MRPN) Khusus Pendapatan Daerah dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepri. Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd. siap memfasilitasi tim BPKP Perwakilan Provinsi Kepri yang akan melakukan asistensi dengan Perangkat Daerah (PD) penghasil di lingkungan Pemko Batam dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah. Jefridin turut didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam, Abdul Malik, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batam, Raja Azmansyah dan perwakilan Perangkat Daerah lainnya.

“Terimakasih kepada tim BPKP yang sudah menyelenggarakan asistensi penerapan Manajemen Resiko Pembangunan Nasional Penerimaan Pendapatan Daerah ini. Mudah-mudahan membawa hasil yang baik, sehingga pendapatan Kota Batam bisa meningkat,” ucapnya kepada Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kepri, Mardiyanto Arif Rahmadi di Ruang Rapat Sekda Lantai 2 Kantor Walikota, Rabu (29/05/2024).

Harapannya melalui asistensi yanga akan dilakukan nantinya antara BPKP dengan PD dapat meningkatkan sisi pendapatan khususnya pajak dan retribusi daerah. Mengingat Pemerintah Pusat akan memberlakukan ketentuan belanja pegawai komposisinya 30 persen dari APBD. Oleh karena itu pendapatan asli baik pajak maupun retribusi harus optimalisasi.

“Semoga dari inventarisasi yang dilakukan nanti diketahui apa yang menjadi kendala optimalisasi pajak dan retribusi daerah. Sehingga targat pendapatan asli daerah dapat tercapai,” tuturnya.

Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kepri, Mardiyanto Arif Rahmadi mengatakan pertemuan siang itu dalam rangka entry meeting manajemen resiko dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Oleh karena itu, BPKP berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menginventaris resiko dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

“Sesuai dengan penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 , kami perlu tahu apansaja hambatan dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi. Mudah-mudahan dengan langkah yang Kita lakukan dapat meningkatkan pendapatan Pemko Batam,” tuturnya.(*)

Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd. menerima anugerah Anggota Kehormatan Himpunan Keluarga Kerinci (HKK) Kota Batam. Anugerah ini diterima langsung oleh Jefridin dari Ketua HKK Kota Batam, Syafriadi, S.Pdi, di ruang kerja Sekda, Rabu (29/05/2024). Atas anugerah Anggota Kehormatan HKK Kota Batam yang diberikan, Jefridin menyampaikan ucapan terimakasihnya.

“Saya mengapresiasi dan berterimakasih atas anugerah Anggota Kehormatan HKK Kota Batam yang diberikan. Tentunya ini menjadi kebanggaan bagi Saya, karena telah dipercaya sehingga dianugerahi Anggota Kehormatan HKK bagi seluruh masyarakat Kerinci yang ada di Kota Batam,” tuturnya.

Dalam pertemuan itu Ia juga mengajak agar masyarakat Kota Batam asal Kerinci senantiasi mendukung pembangunan di Kota Batam. Ia mengatakan bahwa pembangunan Kota Batam tidak terlepas dari peran serta dari masyarakat Kota Batam khususnya asal Kerinci. Menurutnya sinergitas dan kolaborasi harus terjalin antara pemerintah dengan masyarakat, dalam rangka menyukseskan pembangunan Kota Batam.

“Selama ini pembangunan Kota Batam sudah berlangsung sukses, mulai dari infrastruktur jalan, pelabuhan dan bandara. Tentunya ini terlaksana atas kolaborasi antara Pemerintah dengan masyarakat. Terimakasih atas dukungan seluruh masyarakat Kerinci yang telah mendukung pembangunan di Kota Batam,” katanya.

Ketua HKK Kota Batam, Syafriadi, S.Pdi mengatakan, sebelumnya telah mmberikan anugerah Anggota Kehormatan HKK Kota Batam kepada H. Muhammad Rudi dan Hj. Marlin Agustina Rudi. Anugerah ini diberikan kepada Sekretaris Daerah Kota Batam, karena selama ini dinilai telah banyak berbuat dan membantu berbagai kegiatan HKK Kota Batam.

Turut hadir menyerahkan anugerah Anggota Kehormatan HKK Kota Batam, Penasehat HKK Kota Batam Mukhlis M Nur, Pembina HKK Kota Batam Drs. Zul Arif, M.H dan Akmal S.Pd.(*)

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi diwakili Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd. menyampaikan Tanggapan dan/atau Jawaban Wali Kota Terhadap Pandangan Umum Fraksi Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2023 di gedung DPRD Kota Batam, Rabu (29/05/2024).

Mengawali laporannya, Jefridin menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada Pemerintah Kota Batam atas perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 kali secara berturut-turut dari BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Pencapaian opini ini menurutnya tidak terlepas dari dukungan pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam pada Pemerintah Kota Batam.

“Semoga dengan opini ini menjadi penyemangat bagi Pemerintah Kota Batam untuk lebih giat dalam melaksanakan pembangunan untuk kemajuan masyarakat Kota Batam. Namun bukan berarti tidak ada temuan, masih ada catatan yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Batam. Kedepannya Pemerintah Kota Batam berkomitmen untuk meningkatkan pengelolaan keuangan secara efektif, efisien, dan akuntabel,” jelasnya menanggapi pandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Jefridin juga memberikan tanggapan terhadap target Pendapatan asli Daerah tahun 2023 yang tidak tercapai. Hal ini menurutnya disebabkan penerimaan Pajak Daerah terealisasi sebesar 89,59%. Pemerintah Kota Batam menurutnya sepakat atas saran yang disampaikan agar dinas penghasil melakukan inovasi dalam upaya mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan melakukan pengawasan ketat untuk menghindari kebocoran Pendapatan Daerah.

“Pemerintah Kota Batam akan melakukan kajian terhadap potensi pendapatan daerah secara komprehensif sehingga target pendapatan tercapai setiap tahunnya. Pemko Batam juga akan melakukan evaluasi dan mengidentifikasi penyebab target tidak tercapai. Juga akan melakukan penguatan strategi pengelolaan pajak dan retribusi daerah dan meningkatkan pengawasan terhadap potensi sumber pendapatan lainnya,” jelasnya membacakan tanggapannya.

Pemerintah Kota Batam sepakat atas saran yang disampaikan agar penggunaan belanja APBD Kota Batam harus efisien, efektif, dan akuntabel.

Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan salah satu bentuk perwujudan pemerintahan yang baik (good governance), yang dikelola secara transparan, demokratis dan responsif.

“Dari laporan keuangan ini juga dapat dijadikan bahan evaluasi secara obyektif dan akurat atas kinerja SKPD dalam melaksanakan program kegiatan,” ujarnya.

Selanjutnya secara teknis antara Badan Anggaran DPRD Kota Batam dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Batam akan dilakukan pembahasan terkait Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.(*)