Penulis: dinsospm

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi diwakili Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd. menghadiri paripurna dengan agenda Penyampaian dan Penjelasan Wali Kota Batam atas Ranperda APBD beserta Nota Keuangan Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Kota Batam, Rabu (21/08/2024).

Penyusunan Ranperda APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapan Belanja Daerah pada Ranperda APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp.4.136.015.547.959,.

Selain itu penyusunan Ranperda APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada RKPD, KUA/PPAS Kota Batam Tahun Anggaran 2025 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Ini diituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk mendukung prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam.

“Dengan tujuan agar visi Kota Batam “Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera” dan arah kebijakan Pembangunan Kota Batam Tahun 2025 “Pemantapan Infrastruktur dan Tata Kelola Pemerintahan dalam Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan” dapat tercapai,” ungkapnya.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kota Batam dengan mengambil kebijakan belanja daerah bidang Pendidikan dengan alokasi sebesar 20 persen. Dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Diantaranya dengan melakukan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pendidikan seperti pembangunan unit sekolah baru, ruang kelas baru dan pelatihan bagi tenaga pendidik.

“Pemerintah Kota Batam juga mengalokasikan anggaran untuk penyediaan pakaian seragam anak sekolah negeri dan transportasi anak sekolah hinterland. Serta mengalokasikan anggaran untuk insentif guru sekolah swasta,” jelasnya.

Selanjutnya alokasi anggaran di Bidang Kesehatan disamping penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, Pemerintah Kota Batam juga fokus menangani stunting, Jamkesda dan Universal Health Coverage (UHC).

“Dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang, Pemerintah Kota Batam masih mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur jalan seperti pembangunan, pelebaran, rekontruksi, pemeliharaan berkala dan rutin. Termasuk penanganan banjir dan Pembangunan drainase,” jelasnya.(*)

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi diwakili Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd. membuka secara resmi Sosialisasi Dana Bergulir Pemerintah Kota Batam melalui UPTD Pengelolaan Dana Bergulir Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Sosialisasi ini digelar di Aula Hang Nadim Lantai IV Kantor Walikota Batam, Rabu (21/08/2024).

“Terimakasih kepada Bagian Perekonomian Setidaknya Batam yang sudah menyelenggarakan sosialisasi ini. Sosialisasi ini sangat penting dalam kelancaran proses peminjaman dana bergulir ini,” ujarnya.

Diantaranya yang perlu menjadi perhatian dalam peminjaman dana bergulir ini menurutnya adalah syarat yang ditentukan. Dalam persyaratan peminjaman dana bergulir diantaranya yang dapat menjadi agunan adalah sertifikat Kampung Tua dan sertifikat tanah elektronik.

“Jika diperbankan, sertifikat Kampung Tua ini tidak bisa diperjual belikan. Jika memang tidak bisa, maka jangan dijadikan sebagai agunan. Jangan sampai menimbulkan masalah dikemudian hari. Ini harus dipertegas, sehingga penyaluran dana bergulir lancar,” katanya.

Begitu juga dengan sertifikat elektronik, harus dijelaskan sertifikat elektronik yang mana dapat dijadikan sebagai agunan. Untuk itu kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku narasumber dapat memberikan penjelasan.

“Ikuti kegiatan ini dengan sebaiknya. Tanyakan jika tidak paham, sehingga saat mengajukan peminjaman dana bergulir tidak ada persoalan. Dengan begitu UKM Kita semakin maju dan dapat naik kelas,” harapnya.(*)

Wali Kota Batam, Muhammad diwakili Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd. membuka secara resmi acara Sosialisasi Optimalisasi Musyawarah Kelurahan Kesejahteraan Sosial se-Kota Batam di Aula Engku Hamidah Lantai IV Kantor Walikota, Rabu (21/08/2024). Melalui sosialisasi ini diharapkan dapat mewujudkan data Kemiskinan yang valid di Kota Batam.

“Kevalidan data sangat penting, karena berhubungan dengan kebijakan yang akan diambil. Saya atas nama Wali Kota Batam, mengucapkan terimakasih dan apresiasi karena sudah menyelenggarakan sosialisasi ini,” ujarnya.

Kegiatan ini menurutnya sangat tepat, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Kota Batam. Apabila program ini terlaksana diyakininya Batam akan memiliki data kemiskinan yang valid.

“Data yang valid berpengaruh pada kebijakan yang akan diambil. Jika data kemiskinan valid maka kebijakan yang diambil akan tepat sasaran,” tuturnya.

Untuk itu kepada peserta yang mengikuti sosialisasi agar dapat mengikuti dengan baik. Sehingga program kegiatan yang telah dibuat dapat berjalan lancar dan diaplikasikan dalam pendataan data kemiskinan di Kota Batam.

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, Leo Putra menyampaikan kegiatan ini diikuti lurah, petugas pendataan dan petugas pencacah. Ia mengatakan program ini merupakan Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II yang diikutinya beberapa waktu lalu di Surabaya.

“Selama ini dalam melakukan pendataan kurang optimal sehingga data kurang valid,” sebutnya.

Acara ini menurutnya disejalankan dengan launching sistem manajemen pelayanan kesejahteraan sosial. Diungkapkannya saat ini Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam sedang berbenah. Tiga hal yang dibenahi diantaranya sistem kesejahteraan soaial, penanganan kesejahteraan sosial dan PMKS.

“Saat ini pelayanan terpadu kesejahteraan sosial sudah satu pintu dan sudah berjalan. Kami berusaha membenahi data kemiskinan dan memberikan pelayanan yang terbaik,” katanya mengakhiri.(*)

sosialisasi optimalisasi musyawarah kelurahan kesejahteraan sosial dalam mewujudkan data kemiskinan yang valid di kota Batam adalah upaya meningkatkan untuk efektivitas dan efesiensi peremuan-pertemuan membahas dan mencari solusi bagi masalah-masalah kesejahteraan sosial di masyarakat.

optimalisasi musyawarah kelurahan dalam wujudkan data kemiskinan yang valid jadi sangat penting, dengan optimalisasi musyawarah kelurahan diharapkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan data kemiskinan dapat meningkat, sehingga data yang dihasilkan menjadi lebih akurat dan dapat digunakan sebagai dasar dalam penetapan program-program penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun Proyek Perubahan antaara lain :
1. Penyusunan SK Tim Efektif Proyek Perubahan
2. Menyusun Kajian Teknik Optimalisasi Musyawarah Kelurahan Kesejahteraan Sosial dalam mewujudkan data kemiskinan yang valid di kota Batam.
3. Menyusun Juknis Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan Kesejahteraan Sosial.
4. Ujicoba Optimalisasi Musyawarah Kelurahan Kesejahteraan Sosial.
5. Monitoring dan Evaluasi atas Implementasi dari Proyek Perubahan.

Fokus Perubahan di implementasikan melalui penyusunan kajian strategis data kemiskinan, petunjuk teknis pelaksanaan musyawarah kelurahan dengan memperhatikan persiapan yang matang, Partisipasi Aktif, Fasilitator yang Kompeten, Agenda yang jelas, Pengambilah Keputusan yang demokratis sesuai realita di lapangan dan tindak lanjut yang efektif.

Pemerintah Kota (Pemko) Batam membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun 2024. Untuk tahun ini, terdapat 86 formasi dengan berbagai kualifikasi pendidikan.

“Mari putra dan putri terbaik Kota Batam, siapkan semua persyaratnya untuk mendaftar sebagai CPNS Batam 2024,” ujar Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, Selasa (20/8/2024).

Untuk syarat, jadwal, dan formasi, calon pelamar bisa mengunjungi laman resmi Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam yakni https://bkpsdm.batam.go.id/pengumuman-seleksi-cpns-pemko…/.

“Total ada 86 formasi, silakan mendaftar sesuai prosedur dan syarat yang ada,” pesan Rudi.

Di kesempatan itu, Wali Kota juga mengingatkan calon pelamar untuk mewaspadai penipuan maupun tawaran calo dalam penerimaan CPNS. Ia menegaskan, penerimaan CPNS tersebut tanpa biaya atau gratis.

“Jangan percaya pada siapapun yang menawarkan jasa dapat membantu menjadi CPNS dengan alasan apapun, apa lagi dengan permintaan sejumlah uang,” katanya.

Rudi juga meminta semua pihak mengawasi dan melaporkan jika terdapat oknum yang menjanjikan dapat menjadi seorang CPNS dengan meminta sejumlah uang, karena dipastikan hal tersebut adalah penipuan.Siapkan diri dalam penerimaan CPNS 2024, percaya dengan kemampuan diri sendiri untuk bisa lolos,” tutup Rudi.