DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM

 Pemerintah Kota Batam mengapresiasi dan berterimakasih kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau yang telah menyelenggarakan sosialisasi Keselamatan Umum dan Angkutan Pariwisata di Kota Batam. Wali Kota Batam, Muhammad Rudi diwakili Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd. mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta sosialisasi di Kota Batam. Melalui sosialisasi ini, Ia mengimbau pelaku usaha transportasi penuhi persyaratan administrasi berkendara.

“Atas nama Wali Kota Batam, Haji Muhammad Rudi mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta di Kota Batam. Batam, saat ini sedang melakukan pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan dan bandara. Jalan di Kota Batam direvitalisasi menjadi lima lajur satu jalur,” sebutnya di Hotel Golden View, Kamis (30/05/2024).

Pemerintah Kota Batam mendukung langkah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau mensosialisasikan pentingnya keselamatan angkutan umum dan angkutan pariwisata. Disamping memberikan kesadaran masyarakat dalam memilih angkutan transportasi, kegiatan ini juga bertujuan untuk menekan angka kecelakaan di jalan raya.

“Melalui kegiatan sosialisasi ini memberikan manfaat bagi Kita semua, baik bagi masyarakat, pemerintah maupun pelaku usaha transportasi. Sehingga dapat Kita dapat menjalankan tugas dengan sebaiknya dibidang transportasi,” pungkasnya.

Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Suharto mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar cerdas memilih angkutan yang akan digunakan. Harapannya, melalui sosialisasi yang digelar Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kepulauan Riau ini dapat menekan angka kecelakaan di jalan raya.

“Sosialisasi Peran Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Mewujudkan Keselamatan Transportasi Jalan, dalam rangka menjamin angkutan umum dan angkutan pariwisata yang berkeselamatan serta meningkatkan pengawasan angkutan penumpang. Sebelum menggunakan jasa transportasi, masyarakat harus tahu apakah angkutan yang digunakan dilengkapi persyaratan administratif. Jangan sampai karena harganya murah saja,” pesannya.

Melalui sosialisasi itu juga memperkenalkan aplikasi MitraDarat yaitu aplikasi multi layanan yang menyediakan beragam informasi dalam satu pintu terkait pengawasan, perizinan dan operasional bidang transportasi darat.(*)

Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam menyelenggarakan Kegiatan Penggerak dan Pemberdayaan Masyarakat di Aula Engku Hamidah, Kamis (30/05/2024). Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka mengedukasi setiap masyarakat dalam dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP), Kekerasan Terhadap Anak (KTA), Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan Perkawinan Anak di Kota Batam.Secara resmi acara ini dibuka Wali Kota Batam, Muhammad Rudi diwakili Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd.

“Terimakasih kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Kegiatan ini sangat positif, dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan, anak, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Anak Berhadapan dengan Hukum dan Perkawinan Anak di Kota Batam,” ujarnya.

Diharapkan dengan upaya pencegahan yang dilakukan dapat menekan angka kekerasan terhadap perempuan, anak, TPPO, ABH dan perkawinan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam menurutnya kini telah memiliki UPT yang melayani pendampingan, pemulihan dan penguatan terhadap korban tindak kekerasan terhadap perempuan, anak, perdagangan orang, anak yang berhadapan dengan hukum serta perkawinan anak.

“Bagi masyarakat Kota Batam yang melihat tindak kekerasan dapat melaporkan ke UPT yang ada di Sekupang. Karena harus ada sinergitas dan kolaborasi antara masyarakat dan Pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang muncul ditengah-tengah masyarakat termasuk berkaitan dengan masalah kekerasan,” jelasnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam, Novi Harmasdyatuti, S.sos, menyampaikan kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh 100 orang kelompok masyarakat di tiga kecamatan, Kecamatan Bengkong, Kecamatan Lubuk Baja dan Kecamatan Batam Kota. Dikatakannya sejak diluncurkannya layanan sahabat perempuan dan anak (SAPA) 129, jumlah aduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, TPPO juga ekploitasi, anak yang berhadapan dengan hukum serta perkawinan anak meningkat.

“Meningkatkan kasus karena semakin banyaknya orang yang berani berbicara dan menyampaikan. Kepedulian dan kepekaan masyarakat terhadap masalah yang terjadi di lingkungannya, menjadi pelopor pejuang kemanusiaan. Jangan takut untuk melaporkan, karena identitas akan dilindungi,” sebut mantan Camat Lubuk Baja ini.

Dilaporkannya pada tahun 2023 jumlah kekerasan terhadap anak yang ditangani 132 kasus, kekerasan terhadap perempuan 43 kasus. Diharapkan melalui kegiatan ini masyarakat menyadari pentingnya setiap orang mengambil peran untuk ikut serta melakukan aktivitas pencegahan terhadap tindak kekerasan kepada perempuan, anak, korban TPPO, ABH dan pernikahan anak agar kasus-kasus kekerasan dapat dikurangi.(*)

Bersama siswa SD Negeri 003 Batuampar, Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd. turut memperagakan prosesi tepuk tepung tawar. Peragaan prosesi tepuk tepung tawar dibawakan oleh siswa kelas 3 dan kelas 4 diacara Dies Natalis Program Sekolah Penggerak (PSP) dan Gelar Karya P5 di SDN 002 Batu Ampar, Kamis (30/05/2024).

“Sebagai pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM), prosesi tepuk tepung tawar yang tadi dipraktekkan oleh ananda semuanya benar. Mulai dari bahan yang digunakan sampai dengan rangkaian proses tepuk tepungnya sudah benar,” pujinya dihadapan Kepala Sekolah, guru, wali murid dan pelajar.

Jefridin mengapresiasi dan berterimakasih kepada guru yang sudah mentransformasikan Budaya Melayu kepada para siswa. Terlebih prosesi tepuk tepung tawar ini selalu dipergunakan didalam tiap acara di tengah masyarakat. Dengan diperkenalkannya Budaya Melayu ini, diharapkan anak-anak tahu dan paham akan Budaya Melayu.

“Dengan keberhasilan anak-anak Kita memperagakan prosesi tepuk tepung tawar, artinya LAM, Dinas Pendidikan dan masyarakat berhasil membudayakan tepuk tepung tawar di tengah anak didik. Tentunya dengan tujuan agar budaya tidak hilang,” ujar mantan guru ini.

Kepada wali murid, Jefridin juga mengucapkan terimakasih karena sudah menitipkan anak-anaknya di SD Negeri 002 Batuampar. Harapannya, semoga ke depan menjadi anak-anak yang berkarakter dan membangun dirinya menjadi orang yang sukses.

“Terimakasih kepada orangtua yang sudah mendukung kurikulum yang ada di sekolah ini. Sehingga anak-anak dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuannya dalam kehidupan dan pastinya akan berguna bagi anak-anak Kita nantinya,” katanya diakhir sambutan.(*)

Dinas Perikanan Kota Batam menggandeng Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Batam memberikan pelatihan untuk warga dalam mengelolah hasil perikanan.

“Pelatihan ini merupakan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengelolaan dan pemasaran skala mikro dan kecil,” ujar Kepala Dinas Perikanan Batam, Yudi Admajianto, usai membuka secara resmi Pelatihan Pengelolaan Hasil Perikanan Tahun 2024 di Gedung Nasional, Belakang Padang, Rabu (29/5/2024).

Dalam acara itu, peserta mendapatkan pelatihan dalam mengelola ikan. Bahkan, peserta masing-masing mendapat bahan baku seperti tepung dan sebagainya.

“Peserta mendapat bingkisan yang berisi bahan baku yang digunakan ibu-ibu dalam pelatihan tersebut,” ujar mantan Kepala Bagian (Kabag) Humas Setdako Batam tersebut.

Yudi berharap, dengan adanya pelatihan tersebut, ibu-ibu termasuk juga para anggota PKK bisa memanfaatkan hasil perikanan demi membantu perekonomian keluarga.

“Dengan pengolahan yang tepat, hasil perikanan bisa menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat,” tegasnya.

Di lokasi pelatihan, Yudi mengapresiasi antusias masyarakat dalam mengikuti pelatihan tersebut. Ia menekankan, pelatihan tersebut perlu digelar agar hasil perikanan di Batam bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

“Apalagi di pulau-pulau yang mayoritas warganya nelayan, dengan upaya ini semoga sektor kemaritiman di Batam makin memberikan manfaat luas bagi masyarakat,” katanya.

Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, Pemerintah Kota (Pemko) Batam berkomitmen mendukung Program Manajemen Resiko Pembangunan Nasional (MRPN) Khusus Pendapatan Daerah dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepri. Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin, M.Pd. siap memfasilitasi tim BPKP Perwakilan Provinsi Kepri yang akan melakukan asistensi dengan Perangkat Daerah (PD) penghasil di lingkungan Pemko Batam dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah. Jefridin turut didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam, Abdul Malik, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batam, Raja Azmansyah dan perwakilan Perangkat Daerah lainnya.

“Terimakasih kepada tim BPKP yang sudah menyelenggarakan asistensi penerapan Manajemen Resiko Pembangunan Nasional Penerimaan Pendapatan Daerah ini. Mudah-mudahan membawa hasil yang baik, sehingga pendapatan Kota Batam bisa meningkat,” ucapnya kepada Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kepri, Mardiyanto Arif Rahmadi di Ruang Rapat Sekda Lantai 2 Kantor Walikota, Rabu (29/05/2024).

Harapannya melalui asistensi yanga akan dilakukan nantinya antara BPKP dengan PD dapat meningkatkan sisi pendapatan khususnya pajak dan retribusi daerah. Mengingat Pemerintah Pusat akan memberlakukan ketentuan belanja pegawai komposisinya 30 persen dari APBD. Oleh karena itu pendapatan asli baik pajak maupun retribusi harus optimalisasi.

“Semoga dari inventarisasi yang dilakukan nanti diketahui apa yang menjadi kendala optimalisasi pajak dan retribusi daerah. Sehingga targat pendapatan asli daerah dapat tercapai,” tuturnya.

Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kepri, Mardiyanto Arif Rahmadi mengatakan pertemuan siang itu dalam rangka entry meeting manajemen resiko dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah. Oleh karena itu, BPKP berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menginventaris resiko dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

“Sesuai dengan penerapan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 , kami perlu tahu apansaja hambatan dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi. Mudah-mudahan dengan langkah yang Kita lakukan dapat meningkatkan pendapatan Pemko Batam,” tuturnya.(*)